Diella: Virtual Artificial Intelligence yang Menjadi Menteri Pengadaan Publik di Albania

Pada September 2025, Albania menjadi negara pertama di dunia yang mengangkat Diella, sistem Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/ AI), sebagai Menteri Virtual. Diella diberi mandat khusus untuk menangani pengadaan publik (public procurement), sektor yang selama ini rawan praktik korupsi. Penunjukan ini merupakan langkah eksperimental dalam penggunaan AI pada level pemerintahan tinggi, dengan tujuan mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam prosedur tender publik. Artikel ini membahas latar historis, konteks legal dan institusional, mekanisme operasional yang diketahui hingga kini, isu-etika dan konstitusionalitas yang muncul, serta potensi dan risiko dalam implementasi. Artikel ini juga mencoba menganalisis apakah model seperti Diella dapat menjadi contoh global bagi digital governance.

Siapa Diella? Diella adalah AI yang dikembangkan oleh National Agency for Information Society (AKSHI) sebagai bagian dari platform e-Albania, sebuah portal yang telah digunakan masyarakat untuk mengakses ribuan layanan publik secara daring. Pada awal 2025 Diella berfungsi sebagai asisten virtual yang membantu warga memperoleh dokumen resmi dan memberikan panduan administratif lewat teks maupun suara. Kemudian perannya diperluas secara signifikan: melalui Dekret Presiden No. 331, Diella diberi tanggung jawab sebagai Menteri Virtual Kecerdasan Artifisial yang fokus pada bidang pengadaan publik. Dengan demikian, Albania tidak hanya mendigitalisasi layanan, tetapi juga mentransformasi struktur kekuasaan formal dengan melibatkan entitas non-manusia.

Pengangkatan AI sebagai menteri pengadaan dilatar belakangi oleh isu korupsi Albania yang menempati posisi yang sangat sentral dalam diskursus politik dan reformasi pemerintahan. Negara ini berulang kali dikritisi oleh Uni Eropa dalam Annual Rule of Law Reports yang menyoroti lemahnya tata kelola, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hambatan tersebut menjadi faktor signifikan yang memperlambat proses aksesi Albania ke Uni Eropa yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Menjawab tantangan ini, pemerintah Albania di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Edi Rama mengambil langkah terobosan dengan memperkenalkan Diella, seorang menteri virtual berbasis AI. Keputusan ini menandai pergeseran paradigma, di mana fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh aktor manusia kini dialihkan ke sistem algoritmik yang diharapkan mampu bekerja dengan integritas penuh, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal.

Korupsi dalam sektor pengadaan publik telah lama menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan di berbagai negara, khususnya di kawasan pasca-transisi dan negara dengan kapasitas institusional yang masih berkembang. Menurut Transparency International (2024), lebih dari 30% kasus korupsi tingkat tinggi di negara berkembang terkait langsung dengan penyalahgunaan mekanisme tender publik. Praktik ini berdampak luas terhadap kualitas layanan publik, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi negara. Oleh karena itu, reformasi dalam bidang pengadaan publik sering dipandang sebagai indikator penting dari komitmen sebuah negara terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Penggunaan AI dalam tata kelola publik bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru, meskipun pengangkatan Diella sebagai “menteri virtual” merupakan kasus pertama di dunia. Negara-negara maju seperti Estonia telah lama dikenal sebagai pionir dalam penerapan e-governance, di mana hampir seluruh layanan publik dapat diakses secara digital. Sementara itu, Singapura dan Uni Emirat Arab memanfaatkan AI dalam sistem prediktif untuk perencanaan kota dan pelayanan publik. Namun, implementasi AI sebagai entitas pemerintahan formal dengan status setara pejabat menteri baru pertama kali terjadi di Albania.

Dalam skala global, pengangkatan Diella juga mengundang diskursus akademik mengenai hubungan antara teknologi, birokrasi, dan demokrasi. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah AI dapat sepenuhnya menggantikan fungsi pengambilan keputusan yang kompleks dalam ruang politik, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dapat dibangun jika keputusan publik dihasilkan oleh entitas non-manusia. Sejumlah ahli menilai langkah Albania ini sebagai eksperimen berani yang berpotensi menciptakan model baru tata kelola publik bebas korupsi, sementara pihak lain menyoroti risiko terkait bias algoritmik, keterbatasan data, serta potensi berkurangnya akuntabilitas politik.

Dengan demikian, kehadiran Diella tidak hanya menjadi fenomena domestik Albania, tetapi juga menjadi studi kasus penting dalam wacana global mengenai integrasi AI ke dalam struktur pemerintahan. Ia membuka ruang kajian interdisipliner, mulai dari ilmu politik, hukum tata negara, etika teknologi, hingga hubungan internasional, yang pada akhirnya dapat memperkaya diskursus tentang masa depan demokrasi digital dan tata kelola berbasis AI.

Bagaimana Cara Kerja Diella?

Secara teknis, detail algoritma Diella tidak sepenuhnya dibuka ke publik. Namun, dari pernyataan resmi pemerintah, diketahui bahwa sistem ini akan bertugas mengevaluasi dan memutuskan tender secara bertahap. Fungsi dasar Diella dapat dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Gambaran Umum Fungsi Dasar Diella

Aspek	Fungsi Diketahui	Catatan Analitis
Evaluasi Tender	Mengambil alih keputusan tender publik dari kementerian secara bertahap.	Mengurangi intervensi manusia dan peluang korupsi, tetapi menuntut transparansi algoritma.
Interaksi Publik	Memiliki avatar digital dengan tampilan tradisional Albania, melayani masyarakat via teks dan suara di portal e-Albania.	Meningkatkan penerimaan publik, tetapi masih perlu bukti efektivitas dalam skala besar.
Audit dan Pengawasan	Belum dijelaskan secara rinci.	Tanpa mekanisme audit independen, sistem berisiko menjadi “black box” yang sulit dipertanggungjawabkan.

Dari Tabel I terlihat bahwa Diella membawa potensi besar untuk mengotomatisasi proses pengadaan publik dan menghadirkan transparansi. Namun, keberhasilan nyata sangat bergantung pada kejelasan mekanisme audit, supervisi manusia, serta ketersediaan prosedur banding bagi pihak yang merasa dirugikan.

Isu Etika, Konstitusionalitas, dan Risiko

1. Konstitusionalitas dan Status Hukum

Penunjukan menteri biasanya mensyaratkan pejabat manusia: warga negara, umur tertentu, memiliki kapasitas hukum. Pertanyaan muncul: apakah entitas non-manusia bisa memenuhi syarat ini dalam kerangka hukum Albania dan internasional? Beberapa pihak oposisi menyebut bahwa pengangkatan Diella melanggar konstitusi.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

Bila Diella membuat keputusan yang merugikan, siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana masyarakat dapat mengakses log keputusan, memahami kriteria evaluasi, atau melakukan banding atas keputusan tender yang dianggap tidak adil? Tanpa mekanisme pengawasan manusia yang kuat dan transparan, AI bisa menjadi black box yang sulit dipertanggungjawabkan.

3. Risiko Bias dan Manipulasi Data

Meski AI secara teori dapat mengurangi intervensi manusia, data input bisa membawa bias historis, favoritisme yang tersembunyi, atau manipulasi oleh pihak dengan akses teknis. Misalnya, penyedia tender yang tidak punya koneksi bisa tertinggal jika data latihnya mencerminkan praktek sebelumnya yang bias.

4. Keamanan dan Kerahasiaan

Sistem AI yang menangani data sensitif tender, profil perusahaan, keuangan, dan dokumen negara rentan terhadap serangan siber atau pencurian data. Proteksi keamanan, enkripsi, dan regulasi data adalah elemen kritis.

5. Legitimasi Publik dan Kepercayaan

Publik Albania (dan pengamat internasional) skeptis apakah AI benar-benar bisa kebal terhadap korupsi atau intervensi. Jika implementasinya buruk atau hanya simbolis, bisa memperparah ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

6. Kesenjangan Teknis dan Kapasitas Institusional

Pemerintah harus memastikan bahwa ada kapasitas teknis internal (AI engineers, auditor AI, ahli hukum) untuk merawat, memperbarui, dan mengawasi sistem. Tanpa kapasitas ini, resiko kegagalan operasional tinggi.

Evaluasi Potensi dan Manfaat

1. Peningkatan Transparansi: AI dapat merekam semua keputusan, menyediakan log audit, meminimalkan intervensi pribadi dan korupsi tersembunyi.
2. Efisiensi Administratif: Penggunaan digital service (suara, teks) dan otomatisasi dapat mempercepat proses pengajuan dokumen, pengambilan keputusan tender, serta mengurangi penundaan birokrasi.
3. Pemenuhan Standar Internasional: Reformasi semacam ini dapat membantu Albania memenuhi kriteria yang diajukan Uni Eropa dalam bidang supremasi hukum, anti-korupsi, dan transparansi.
4. Inovasi Demokrasi: Ini merupakan uji coba baru dalam pemerintahan digital; jika berhasil, bisa menjadi studi kasus dan model adaptasi untuk negara lain.

Keberhasilan Diella akan bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, regulasi AI perlu diperjelas, terutama terkait audit algoritmik, perlindungan data, dan tanggung jawab hukum. Kedua, implementasi harus dilakukan bertahap, dimulai dengan proyek percontohan skala kecil sebelum diterapkan secara luas. Ketiga, partisipasi publik harus diperkuat agar masyarakat memahami fungsi dan batasan Diella serta memiliki jalur pengaduan jika merasa dirugikan. Keempat, kolaborasi internasional dengan Uni Eropa dan lembaga global perlu dilakukan agar praktik terbaik dapat diadaptasi dan risiko diminimalkan.

Pengangkatan Diella sebagai menteri virtual menandai awal sejarah dalam eksperimen tata kelola berbasis AI. Albania mencoba mengatasi masalah kronis korupsi dengan mempercayakan sektor strategis kepada sistem cerdas yang, secara teoritis, netral dan bebas intervensi. Namun, tanpa transparansi algoritma, mekanisme audit, dan kerangka hukum yang kokoh, kebijakan ini berisiko gagal atau justru menimbulkan krisis kepercayaan baru. Dengan desain yang hati-hati dan pengawasan yang memadai, Diella dapat menjadi laboratorium global yang menunjukkan potensi dan keterbatasan AI sebagai aktor politik dalam pemerintahan modern.

-Elly-

Referensi:
1. https://president.al/114933/?lang=en

2. https://www.politico.eu/article/albania-apppoints-worlds-first-virtual-minister-edi-rama-diella/

3. https://www.reuters.com/technology/albania-appoints-ai-bot-minister-tackle-corruption-2025-09-11