Diella: Virtual Artificial Intelligence yang Menjadi Menteri Pengadaan Publik di Albania
Pada September 2025, Albania menjadi negara pertama di dunia yang
mengangkat Diella, sistem Kecerdasan Artifisial (Artificial
Intelligence/ AI), sebagai Menteri Virtual. Diella diberi mandat khusus untuk
menangani pengadaan publik (public procurement), sektor yang selama ini rawan
praktik korupsi. Penunjukan ini merupakan langkah eksperimental dalam
penggunaan AI pada level pemerintahan tinggi, dengan tujuan mengurangi korupsi
dan meningkatkan transparansi dalam prosedur tender publik. Artikel ini
membahas latar historis, konteks legal dan institusional, mekanisme operasional
yang diketahui hingga kini, isu-etika dan konstitusionalitas yang muncul, serta
potensi dan risiko dalam implementasi. Artikel ini juga mencoba menganalisis
apakah model seperti Diella dapat menjadi contoh global bagi digital
governance.
Siapa Diella? Diella adalah AI yang dikembangkan oleh National
Agency for Information Society (AKSHI) sebagai bagian dari platform e-Albania,
sebuah portal yang telah digunakan masyarakat untuk mengakses ribuan layanan
publik secara daring. Pada awal 2025 Diella berfungsi sebagai asisten virtual
yang membantu warga memperoleh dokumen resmi dan memberikan panduan
administratif lewat teks maupun suara. Kemudian perannya diperluas secara
signifikan: melalui Dekret Presiden No. 331, Diella diberi tanggung
jawab sebagai Menteri Virtual Kecerdasan Artifisial yang fokus pada bidang
pengadaan publik. Dengan demikian, Albania tidak hanya mendigitalisasi
layanan, tetapi juga mentransformasi struktur kekuasaan formal dengan
melibatkan entitas non-manusia.
Pengangkatan AI sebagai menteri pengadaan dilatar belakangi oleh isu
korupsi Albania yang menempati posisi yang sangat sentral dalam diskursus
politik dan reformasi pemerintahan. Negara ini berulang kali dikritisi oleh Uni
Eropa dalam Annual Rule of Law Reports yang menyoroti lemahnya tata
kelola, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hambatan
tersebut menjadi faktor signifikan yang memperlambat proses aksesi Albania ke
Uni Eropa yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Menjawab tantangan ini,
pemerintah Albania di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Edi Rama mengambil
langkah terobosan dengan memperkenalkan Diella, seorang menteri virtual
berbasis AI. Keputusan ini menandai pergeseran paradigma, di mana fungsi yang
sebelumnya dijalankan oleh aktor manusia kini dialihkan ke sistem algoritmik
yang diharapkan mampu bekerja dengan integritas penuh, tanpa dipengaruhi oleh
kepentingan politik atau tekanan eksternal.
Korupsi dalam sektor pengadaan publik telah lama menjadi salah satu
tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan di berbagai negara, khususnya
di kawasan pasca-transisi dan negara dengan kapasitas institusional yang masih
berkembang. Menurut Transparency International (2024), lebih dari 30%
kasus korupsi tingkat tinggi di negara berkembang terkait langsung dengan
penyalahgunaan mekanisme tender publik. Praktik ini berdampak luas terhadap
kualitas layanan publik, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepercayaan
masyarakat terhadap legitimasi negara. Oleh karena itu, reformasi dalam bidang
pengadaan publik sering dipandang sebagai indikator penting dari komitmen
sebuah negara terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi
hukum.
Penggunaan AI dalam tata kelola publik bukanlah fenomena yang sepenuhnya
baru, meskipun pengangkatan Diella sebagai “menteri virtual” merupakan kasus
pertama di dunia. Negara-negara maju seperti Estonia telah lama dikenal sebagai
pionir dalam penerapan e-governance, di mana hampir seluruh layanan
publik dapat diakses secara digital. Sementara itu, Singapura dan Uni Emirat
Arab memanfaatkan AI dalam sistem prediktif untuk perencanaan kota dan
pelayanan publik. Namun, implementasi AI sebagai entitas pemerintahan formal
dengan status setara pejabat menteri baru pertama kali terjadi di Albania.
Dalam skala global, pengangkatan Diella juga mengundang diskursus akademik
mengenai hubungan antara teknologi, birokrasi, dan demokrasi. Pertanyaan utama
yang muncul adalah apakah AI dapat sepenuhnya menggantikan fungsi pengambilan
keputusan yang kompleks dalam ruang politik, serta bagaimana mekanisme
pertanggungjawaban dapat dibangun jika keputusan publik dihasilkan oleh entitas
non-manusia. Sejumlah ahli menilai langkah Albania ini sebagai eksperimen
berani yang berpotensi menciptakan model baru tata kelola publik bebas korupsi,
sementara pihak lain menyoroti risiko terkait bias algoritmik, keterbatasan
data, serta potensi berkurangnya akuntabilitas politik.
Dengan demikian, kehadiran Diella tidak hanya menjadi fenomena domestik
Albania, tetapi juga menjadi studi kasus penting dalam wacana global mengenai
integrasi AI ke dalam struktur pemerintahan. Ia membuka ruang kajian
interdisipliner, mulai dari ilmu politik, hukum tata negara, etika teknologi,
hingga hubungan internasional, yang pada akhirnya dapat memperkaya diskursus
tentang masa depan demokrasi digital dan tata kelola berbasis AI.
Bagaimana Cara Kerja Diella?
Secara teknis, detail algoritma Diella tidak sepenuhnya dibuka ke publik.
Namun, dari pernyataan resmi pemerintah, diketahui bahwa sistem ini akan
bertugas mengevaluasi dan memutuskan tender secara bertahap. Fungsi
dasar Diella dapat dirangkum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Gambaran Umum Fungsi Dasar Diella
|
Aspek |
Fungsi Diketahui |
Catatan Analitis |
|
Evaluasi Tender |
Mengambil
alih keputusan tender publik dari kementerian secara bertahap. |
Mengurangi
intervensi manusia dan peluang korupsi, tetapi menuntut transparansi
algoritma. |
|
Interaksi Publik |
Memiliki avatar digital
dengan tampilan tradisional Albania, melayani masyarakat via teks dan suara
di portal e-Albania. |
Meningkatkan penerimaan
publik, tetapi masih perlu bukti efektivitas dalam skala besar. |
|
Audit dan Pengawasan |
Belum dijelaskan secara rinci. |
Tanpa mekanisme audit independen, sistem berisiko
menjadi “black box” yang sulit dipertanggungjawabkan. |
Dari Tabel I terlihat bahwa Diella membawa potensi besar untuk
mengotomatisasi proses pengadaan publik dan menghadirkan transparansi. Namun,
keberhasilan nyata sangat bergantung pada kejelasan mekanisme audit, supervisi
manusia, serta ketersediaan prosedur banding bagi pihak yang merasa dirugikan.
Isu Etika, Konstitusionalitas,
dan Risiko
- Konstitusionalitas
dan Status Hukum
Penunjukan menteri biasanya mensyaratkan pejabat
manusia: warga negara, umur tertentu, memiliki kapasitas hukum. Pertanyaan
muncul: apakah entitas non-manusia bisa memenuhi syarat ini dalam kerangka
hukum Albania dan internasional? Beberapa pihak oposisi menyebut bahwa
pengangkatan Diella melanggar konstitusi.
- Akuntabilitas
dan Transparansi
Bila Diella membuat keputusan yang merugikan,
siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana masyarakat dapat mengakses log
keputusan, memahami kriteria evaluasi, atau melakukan banding atas keputusan
tender yang dianggap tidak adil? Tanpa mekanisme pengawasan manusia yang kuat
dan transparan, AI bisa menjadi black box yang sulit dipertanggungjawabkan.
- Risiko
Bias dan Manipulasi Data
Meski AI secara teori dapat mengurangi intervensi
manusia, data input bisa membawa bias historis, favoritisme yang tersembunyi,
atau manipulasi oleh pihak dengan akses teknis. Misalnya, penyedia tender yang
tidak punya koneksi bisa tertinggal jika data latihnya mencerminkan praktek
sebelumnya yang bias.
- Keamanan
dan Kerahasiaan
Sistem AI yang menangani data sensitif tender,
profil perusahaan, keuangan, dan dokumen negara rentan terhadap serangan siber
atau pencurian data. Proteksi keamanan, enkripsi, dan regulasi data adalah
elemen kritis.
- Legitimasi
Publik dan Kepercayaan
Publik Albania (dan pengamat internasional)
skeptis apakah AI benar-benar bisa kebal terhadap korupsi atau intervensi. Jika
implementasinya buruk atau hanya simbolis, bisa memperparah ketidakpercayaan
terhadap pemerintah.
- Kesenjangan
Teknis dan Kapasitas Institusional
Pemerintah harus
memastikan bahwa ada kapasitas teknis internal (AI engineers, auditor AI, ahli
hukum) untuk merawat, memperbarui, dan mengawasi sistem. Tanpa kapasitas ini,
resiko kegagalan operasional tinggi.
Evaluasi Potensi dan Manfaat
- Peningkatan
Transparansi: AI dapat merekam semua keputusan, menyediakan log audit,
meminimalkan intervensi pribadi dan korupsi tersembunyi.
- Efisiensi
Administratif: Penggunaan digital service (suara, teks) dan otomatisasi
dapat mempercepat proses pengajuan dokumen, pengambilan keputusan tender,
serta mengurangi penundaan birokrasi.
- Pemenuhan
Standar Internasional: Reformasi semacam ini dapat membantu Albania
memenuhi kriteria yang diajukan Uni Eropa dalam bidang supremasi hukum,
anti-korupsi, dan transparansi.
- Inovasi
Demokrasi: Ini merupakan uji coba baru dalam pemerintahan digital; jika
berhasil, bisa menjadi studi kasus dan model adaptasi untuk negara lain.
Keberhasilan Diella akan bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, regulasi
AI perlu diperjelas, terutama terkait audit algoritmik, perlindungan data, dan
tanggung jawab hukum. Kedua, implementasi harus dilakukan bertahap, dimulai
dengan proyek percontohan skala kecil sebelum diterapkan secara luas. Ketiga, partisipasi
publik harus diperkuat agar masyarakat memahami fungsi dan batasan Diella serta
memiliki jalur pengaduan jika merasa dirugikan. Keempat, kolaborasi
internasional dengan Uni Eropa dan lembaga global perlu dilakukan agar praktik
terbaik dapat diadaptasi dan risiko diminimalkan.
Pengangkatan Diella sebagai menteri virtual menandai awal sejarah dalam
eksperimen tata kelola berbasis AI. Albania mencoba mengatasi masalah kronis
korupsi dengan mempercayakan sektor strategis kepada sistem cerdas yang, secara
teoritis, netral dan bebas intervensi. Namun, tanpa transparansi algoritma,
mekanisme audit, dan kerangka hukum yang kokoh, kebijakan ini berisiko gagal
atau justru menimbulkan krisis kepercayaan baru. Dengan desain yang hati-hati
dan pengawasan yang memadai, Diella dapat menjadi laboratorium global yang
menunjukkan potensi dan keterbatasan AI sebagai aktor politik dalam
pemerintahan modern.
-Elly-
Referensi:
1. https://president.al/114933/?lang=en
2. https://www.politico.eu/article/albania-apppoints-worlds-first-virtual-minister-edi-rama-diella/
3. https://www.reuters.com/technology/albania-appoints-ai-bot-minister-tackle-corruption-2025-09-11